MANADO, manadosiana.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang kendaraan di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Utara (Sulut) mengungkap fakta memprihatinkan. Situasi krusial ini membuktikan bahwa pemerintah daerah beserta para pemangku kepentingan belum memiliki sistem mitigasi yang matang dalam mengantisipasi gangguan pasokan energi regional.
Persoalan mendasar tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Sulut bersama Polda Sulut dan Pertamina di Gedung DPRD Sulut, Selasa (20/10/2026). Rapat tersebut digelar khusus untuk mengevaluasi pola distribusi BBM yang dinilai rapuh serta merumuskan langkah cepat penanganan krisis di lapangan.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulut, Kombes Pol. FX Winardi Prabowo, secara terbuka mengakui bahwa gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem beberapa hari terakhir menjadi tamparan keras. Kejadian ini menyadarkan semua pihak bahwa kesiapsiagaan darurat di Sulut masih sangat minim dan tidak boleh terus dibiarkan tanpa pembenahan mendasar.
Ekskalasi krisis yang meresahkan masyarakat ini menegaskan perlunya komitmen bersama, bukan saling lempar tanggung jawab antara kepolisian, DPRD, maupun Pertamina. Pemprov Sulut didesak tidak berlapang dada dan segera melakukan evaluasi menyeluruh atas skema distribusi BBM agar kelumpuhan mobilitas warga tidak terulang di masa depan.
