mqnadosiana.com, MANADO — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) intensif bersama Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara pada Selasa (1/9/2026). RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III ini diselenggarakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan legislatif yang krusial terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan fisik Tahun Anggaran (TA) 2026.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Sulut serta Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulut, Kries Kuswara, beserta jajaran teknisnya. Agenda utama RDP membedah secara mendalam perkembangan realisasi program fisik, mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun administratif di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah taktis dan percepatan guna memastikan seluruh target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Dalam pemaparannya di hadapan para wakil rakyat, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulut, Kries Kuswara, menjelaskan bahwa mayoritas proyek yang ditangani pihaknya merupakan bagian dari program strategis nasional (PSN) dan instruksi presiden (direktif pusat). Oleh karena itu, skema pelaksanaannya menuntut sinergi dan kolaborasi lintas sektoral yang kuat antara pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan berbagai kementerian/lembaga teknis lainnya.
”Direktorat Jenderal Prasarana Strategis ini berkolaborasi atau bersinergi secara intensif dengan kementerian lain. Salah satunya kami bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk menangani pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat, serta dengan Kementerian Agama untuk penataan dan modernisasi fasilitas pendidikan keagamaan dan madrasah,” ujar Kuswara.
Tidak hanya sektor pendidikan, Kuswara menambahkan bahwa portofolio penugasan Ditjen Prasarana Strategis mencakup ruang lingkup yang sangat luas dan beragam. Sinergi ini juga merambah pada pembangunan dan perbaikan sarana perdagangan seperti pasar rakyat, sarana olahraga, fasilitas kesehatan masyarakat, hingga infrastruktur strategis pendukung pertumbuhan ekonomi daerah lainnya.
Salah satu fokus utama pembahasan dalam RDP tersebut adalah pencapaian pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Sulawesi Utara. Kuswara memaparkan bahwa skema pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terukur. Untuk pembangunan tahap kedua, salah satu proyek mercusuar berlokasi di Tampusu, Kabupaten Minahasa, yang berdiri di atas lahan hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara seluas kurang lebih 5,4 hektare.
Kabar menggembirakan disampaikan Kuswara bahwa progres fisik Sekolah Rakyat Tampusu tahap kedua saat ini telah mencapai 93 persen. Meskipun masih menyisakan penyelesaian akhir (finishing), kompleks pendidikan terpadu ini telah mulai difungsionalkan secara bertahap. Bahkan, beberapa waktu lalu telah sukses dilaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi para peserta didik baru.
”Progres fisiknya sudah masuk 93 persen dan kawasan tersebut sudah bisa difungsionalkan. Kemarin baru saja dilaksanakan kegiatan MPLS yang diikuti oleh total 395 siswa,” jelas Kuswara di hadapan anggota Komisi III.
Kuswara juga membeberkan dinamika penyesuaian daya tampung fasilitas tersebut. Pada perencanaan awal, Sekolah Rakyat Tampusu tahap kedua dirancang untuk menampung sekitar 1.080 siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, menyusul adanya kebijakan baru terkait optimalisasi dan peningkatan kapasitas rombongan belajar (rombel) dari 30 menjadi 35 siswa per kelas, daya tampung total kompleks Sekolah Rakyat ini meningkat signifikan menjadi sekitar 1.260 siswa.
Pembangunan tidak hanya berfokus pada gedung dan ruang kelas belajar (RKB). Kawasan Sekolah Rakyat Tampusu dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang mandiri dan holistik. Fasilitas pendukung yang dibangun mencakup asrama siswa yang representatif, perumahan dinas guru, sarana penunjang olah raga dan ruang terbuka hijau, infrastruktur kemandirian energi berupa pembangkit listrik pendukung dan unit genset, rumah ibadah multi-agama, serta sistem sanitasi dan pengelolaan lingkungan yang modern.
Menatap keberhasilan tahap kedua, Pemerintah Pusat melalui Satker Prasarana Strategis telah menyiapkan rencana ekspansi pembangunan Sekolah Rakyat untuk tahap berikutnya di Sulawesi Utara. Terdapat tiga lokasi strategis baru yang diusulkan oleh pemerintah daerah, yakni di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Kabupaten Minahasa Utara (Minut), dan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).
Untuk Kabupaten Minahasa Utara, lokasi yang disiapkan berlokasi strategis di kawasan Airmadidi. Sementara untuk Kabupaten Minahasa Selatan, penempatan lokasi diarahkan di wilayah kawasan Tengah. Kuswara menekankan bahwa saat ini pemerintah daerah di ketiga kabupaten tersebut sedang secara aktif melengkapi dan mematangkan seluruh kelengkapan kriteria kesiapan (readiness criteria).
”Kami menekankan bahwa kesiapan lahan menjadi kunci paling utama agar proses konstruksi bisa segera dimulai. Dokumen teknis seperti sertifikat hak milik atas nama pemda/negara, dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), serta Persyaratan Kemampuan Teknis Tanah (PKTT) harus dipenuhi tanpa celah,” kata Kuswara tegas.
Ia menambahkan, “Kalau status lahannya clear and clean, sertifikat dan seluruh persyaratan administratif terpenuhi, serta kondisi tapak lahannya memenuhi kriteria teknis Kementerian PUPR, maka proses verifikasi hingga lelang konstruksi di pusat bisa berjalan dengan sangat cepat.” Pembangunan Sekolah Rakyat ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah pusat, sehingga ketelitian dalam tahap verifikasi menjadi syarat mutlak.
Selain program Sekolah Rakyat, agenda penting lain yang mengemuka dalam RDP adalah rencana pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi di Universitas Negeri Manado (UNIMA). Kuswara mengungkapkan bahwa proyek penataan infrastruktur UNIMA ini merupakan tindak lanjut nyata atas penugasan khusus (direktif) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Fokus utama pembangunan di UNIMA diarahkan pada pembangunan gedung Fakultas Kedokteran beserta gedung laboratorium terpadu berteknologi modern. Langkah ini diambil untuk mendongkrak kapasitas cetak tenaga medis berkualitas di wilayah Sulawesi Utara dan Indonesia Timur pada umumnya.
”Dokumen perencanaan teknis (detail engineering design/DED) disusun langsung oleh kementerian terkait dan dijanjikan akan diserahkan kepada tim kami pada minggu ini. Setelah DED kami terima, kami akan segera melakukan reviu teknis dan melangkah ke proses pengadaan barang dan jasa,” ungkap Kuswara.
Mengenai pendanaan, Kuswara mengonfirmasi bahwa kepastian anggaran proyek Fakultas Kedokteran UNIMA ini telah dialokasikan melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Keuangan untuk TA 2026. Ini membuktikan komitmen kuat pemerintah pusat dalam merealisasikan direktif Presiden di sektor pendidikan tinggi kesehatan.
Di akhir sesi RDP, jajaran Komisi III DPRD Sulut memberikan sejuta catatan pengawasan, khususnya mengenai pemeliharaan aset infrastruktur yang telah selesai dibangun agar tidak terbengkalai. Menanggapi hal tersebut, Kuswara menegaskan komitmen pihaknya untuk tetap mengawal purna-jual dan kualitas pemeliharaan bangunan.
Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulut terus melakukan perbaikan dan perapian terhadap sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan ringan akibat faktor cuaca maupun penggunaan, seperti pembenahan instalasi pencahayaan, perbaikan struktur atap, hingga pengecatan ulang.
”Meskipun ada beberapa pekerjaan pemeliharaan tertentu yang secara administratif berada di luar cakupan kontrak awal, tim teknis kami tetap turun tangan membantu penanganan di lapangan. Fokus utama kami adalah memastikan seluruh fasilitas yang dibangun dengan uang negara ini dapat difungsikan secara optimal dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulawesi Utara,” pungkas Kuswara.
Melalui RDP ini, Komisi III DPRD Sulut bersama Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis menyepakati komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi lintas lembaga. Dukungan penuh dari DPRD Sulut, Pemprov Sulut, serta jajaran kementerian pusat diharapkan mampu mengakselerasi penyerapan anggaran dan penyelesaian pembangunan fisik infrastruktur di Sulawesi Utara tepat waktu pada TA 2026. (ADV)
