MANADO – Isu demonstrasi besar-besaran di Sulawesi Utara (Sulut) mengemuka menyusul beredarnya flyer digital terkait rencana aksi pada Kamis (10/9) mendatang. Pihak Sekretariat DPRD Provinsi Sulut pun mulai merespons pergerakan massa tersebut.
Aksi unjuk rasa ini diinisiasi oleh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) Sulut. Sebanyak ribuan pekerja berencana memadati serta menduduki dua instansi strategis di Kota Manado, yakni Kantor DPRD Sulut dan Kantor Disnakertransda Sulut.
Kepastian Aksi Ditentukan Hari Ini
Rencana pergerakan massa ini dibenarkan langsung oleh Ketua Sementara Federasi Serikat Pekerja Informal Migran Pekerja Profesional Indonesia (FSP IMPPI) Sulut, Jhon Pade. Kendati demikian, kepastian akhir terkait jadi atau tidaknya aksi unjuk rasa tersebut baru akan diputuskan hari ini, Rabu (9/9).
”Sementara estimasi massa kurang lebih 1.500 orang,” ujar Jhon mengenai perkiraan jumlah pekerja yang disiapkannya jika aksi resmi digelar.
Bawa 5 Tuntutan Utama
Dalam gerakannya, massa membawa misi utama mendesak pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan demi mewujudkan kerja dan hidup layak bagi pekerja beserta keluarganya.
Berikut 5 tuntutan utama yang diusung:
Rekomendasi RUU Ketenagakerjaan: Mendesak DPRD Sulut segera menerbitkan rekomendasi atas tuntutan RUU Ketenagakerjaan.
Hentikan Union Busting: Menolak segala bentuk pemberangusan serikat pekerja.
Hapus Outsourcing: Menuntut penghapusan total sistem kerja alih daya.
Stop PHK Sepihak & Diskriminatif: Menghentikan pemutusan hubungan kerja sepihak yang merugikan buruh.
Hentikan Kriminalisasi: Menolak tindakan kriminalisasi terhadap para aktivis pekerja.
Gabungan 9 Organisasi Buruh
Aksi ini melibatkan gabungan dari 9 federasi dan serikat pekerja di Sulawesi Utara, di antaranya KSPSI, KASBI, KSBSI, FSP NIBA, PPMI, hingga FSP IMPPI. Seluruh rangkaian aksi unjuk rasa ini nantinya bakal digelar secara serentak oleh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI).
