manadosiana.com, MANADO – Warga Kelurahan Malendeng, Kota Manado, terus memperjuangkan hak ganti rugi atas lahan mereka di kawasan pinggiran Sungai Malendeng. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Sulut pada Senin (12/10/2026), warga mendesak agar proses pembayaran dana ganti rugi tersebut dapat segera direalisasikan.
Rasa frustrasi warga bersumber dari masa tunggu yang sudah berlangsung selama empat hingga lima tahun tanpa kejelasan. Penantian panjang tanpa kepastian dari pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah I membuat masyarakat menuntut adanya langkah konkrit dan transparan dalam waktu dekat.
Guna mempercepat proses administrasi, perwakilan warga meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Minahasa turut dihadirkan dalam RDP berikutnya. Kehadiran BPN dinilai sangat krusial untuk memperjelas status kepemilikan lahan serta menyelesaikan penerbitan dokumen surat ukur yang selama ini menjadi ganjalan.
Seruan dan perjuangan warga Malendeng ini mendapat pengawalan penuh dari pihak legislatif Sulawesi Utara. DPRD mendorong agar seluruh pihak terkait membuka ruang komunikasi yang akurat sehingga hak atas tana
