manadosiana.com, MANADO – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersikap tegas mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah I untuk segera menyelesaikan ganti rugi lahan warga di kawasan pinggiran Sungai Malendeng, Kota Manado. Langkah ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (12/10/2026) guna menuntaskan persoalan yang tak kunjung usai.
Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, menyoroti lambannya kinerja instansi terkait dalam menangani hak-hak masyarakat. Ia menegaskan bahwa proses ganti rugi telah terkatung-katung selama empat hingga lima tahun tanpa adanya kepastian hukum maupun kejelasan jadwal pembayaran bagi warga terdampak.
Senada dengan itu, anggota Komisi III DPRD Sulut, Roy Roring (ROR), meminta BWS untuk membawa skema penyelesaian dan linimasa pembayaran yang transparan pada RDP berikutnya. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara pasti kapan dana ganti rugi tersebut akan direalisasikan agar permasalahan ini tidak terus berlarut-larut.
Sebagai langkah nyata pengawasan, DPRD Sulut berkomitmen memperkuat koordinasi lintas instansi dengan melibatkan BWS, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan para pemangku kepentingan terkait. Harapannya, sinergi ini dapat memastikan proses ganti rugi lahan warga Malendeng selesai secara akurat, transparan, dan tepat waktu.
