manadosiana.com, MANADO – Anggaran fantastis yang dialokasikan untuk pembiayaan protokoler keuangan 45 anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) tahun anggaran 2026 memicu sorotan tajam. Total dana sebesar Rp 38,7 miliar dari uang rakyat harus tersedot demi membiayai fasilitas para wakil rakyat tersebut.
Berdasarkan rincian yang disampaikan oleh Plt Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen, komponen anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga pos utama:
Dana Perjalanan Dinas: Mencapai Rp 9 miliar.
Agenda Serap Aspirasi (Reses) sebesar Rp 7,2 miliar (di mana setiap kegiatan dari total tiga kali reses setahun menelan biaya Rp 2,4 miliar).
Tunjangan Anggota Dewan: Sebesar Rp 50 juta per anggota per bulan. Jika dikalikan 45 anggota selama 12 bulan, totalnya mencapai Rp 22,5 miliar.
Besarnya angka ini langsung menuai kritik pedas dari dua pengamat politik dan sosial Sulawesi Utara, Taufik Tumbelaka dan Jeffry Sorongan. Mereka menilai besaran anggaran tersebut sangat tidak proporsional dan tidak berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan riil masyarakat luas saat ini.
Taufik Tumbelaka menegaskan bahwa pada tahun 2026 ini, pemerintah daerah sebenarnya sedang menghadapi pengetatan dana Transfer Ke Daerah (TKD). Situasi ini menuntut langkah taktis berupa efisiensi dan penghematan anggaran yang ketat.
“Beratnya kondisi sosial ekonomi yang berdampak kepada kemasyarakatan saat ini dirasakan oleh masyarakat luas. Sementara DPRD Sulut terkesan tidak merasa terbeban dengan situasi ini,” ujar Taufik kepada media, Sabtu (20/6/2026).
Taufik menambahkan, saat ini Pemerintah Provinsi Sulut sendiri tampak terseok-seok dalam memenuhi ‘pelayanan dasar’ yang menjadi kewajibannya.
“Jika semangat pengetatan anggaran tidak nampak dalam politik anggaran di kalangan wakil rakyat, maka akan menimbulkan tanda tanya besar tentang kepekaan mereka terhadap situasi berat yang dihadapi rakyat,” pungkasnya.
