MANADO, manadosiana.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengambil langkah taktis di tengah masa jeda tahapan pemilu. Bawaslu Sulut mengumpulkan pengurus partai politik (parpol) se-Sulawesi Utara untuk menggelar agenda Penguatan Kelembagaan di Ruang Command Center Kantor Bawaslu Sulut, Senin (6/7/2026).
Langkah ini diambil sebagai bentuk konsolidasi dini agar parpol di Sulawesi Utara semakin solid dan siap menghadapi ketatnya kompetisi demokrasi pada agenda pemilu mendatang, khususnya Pemilu Legislatif (Pileg).
Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh, menegaskan bahwa waktu luang pasca-Pilkada tidak boleh dibiarkan kosong tanpa evaluasi. Masa jeda ini justru menjadi momentum emas bagi parpol untuk berbenah dan memperkuat struktur internal mereka.
“Penguatan kapasitas kelembagaan ini kami laksanakan pada masa jeda antara Pilkada dan persiapan menuju tahapan Pemilu Legislatif. Harapan kami, partai politik dapat melakukan evaluasi terhadap berbagai proses yang telah dilalui sehingga semakin siap menghadapi agenda politik berikutnya,” ujar Ardiles, Senin (6/7).
Menurut Ardiles, parpol adalah pilar utama demokrasi. Sinergi dan kekuatan kelembagaan parpol yang sehat akan menentukan kualitas iklim politik di Sulawesi Utara ke depan.
“Kami berharap partai politik dapat menjadi pionir dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden, maupun Pilkada yang semakin berkualitas, demokratis, dan berintegritas,” tambahnya.
Urgensi penguatan kelembagaan ini semakin dipertegas oleh kehadiran Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Prof. Valina Singka Subekti, yang hadir sebagai narasumber. Mantan Anggota KPU RI periode 2004–2009 ini mengingatkan parpol untuk memanfaatkan masa jeda ini guna mengembalikan kepercayaan publik yang belakangan menyusut.
“Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Partai politik jangan sampai terlalu sibuk dengan agenda internal maupun membangun citra semata, tetapi melupakan fungsi utamanya sebagai instrumen untuk memperkuat demokrasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” sentil Valina.
Ia juga menyoroti bahaya laten ‘kartelisasi’ politik akibat dominasi koalisi besar yang bisa mematikan fungsi kontrol (checks and balances). Di sinilah pentingnya penguatan kelembagaan agar parpol tetap mandiri dan kritis secara substansi.
Tidak hanya soal fungsi politik, penguatan kelembagaan parpol di Sulut juga menyasar aspek pemutakhiran data organisasi. Anggota KPU Sulut Divisi Teknis Penyelenggaraan, Salman Saelangi, mengingatkan pentingnya akurasi data kepengurusan mumpung tahapan krusial belum dimulai.
Salman menjelaskan, proses pemutakhiran data parpol saat ini bisa dilakukan secara terpusat oleh DPP maupun berjenjang hingga tingkat DPC, agar seluruh data kepengurusan diperbarui secara akurat dan sesuai regulasi.
Agenda strategis ini turut dihadiri Anggota Bawaslu Sulut Steffen S. Linu, Ketua Bawaslu Manado Brilian Maengko, serta jajaran perwakilan parpol di Sulut seperti Partai Gerindra, Golkar, Perindo, Ummat, Buruh, Gelora, dan parpol lainnya.
Melalui penguatan kelembagaan ini, Bawaslu Sulut ingin memastikan parpol tidak hanya siap secara administratif saat pemilu tiba, tetapi juga matang secara substansi demi menghadirkan demokrasi yang dipercaya masyarakat.(RED)
