manadosiana.net, MANADO – Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), dikabarkan bakal menyambangi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Agustus 2026 mendatang. Rencana kedatangan Jokowi ini merupakan bagian dari rangkaian safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Informasi tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PSI Bidang Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif, Melky Jakhin Pangemanan. Melky menyebut, Jokowi diagendakan melakukan blusukan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di bumi nyiur melambai.
“Rencana Bapak Jokowi di Sulut pada bulan Agustus 2026,” ujar Melky kepada wartawan.
Siap Blusukan di 4 Kabupaten/Kota
Menurut Melky, ada beberapa titik di Sulawesi Utara yang masuk dalam daftar kunjungan mantan Wali Kota Solo tersebut. Beberapa di antaranya Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Ddan Kabupaten Minahasa
Secara khusus, Melky membeberkan bahwa di Minahasa Utara, Jokowi dijadwalkan hadir dalam agenda internal partai berlambang gajah tersebut.
“Di Sulut, Minut. Kemungkinan Bapak akan ada di Minut untuk hadir dalam Rapat Koordinasi Daerah Khusus (Rakordasus) PSI nanti,” tuturnya.
Menanti Arahan Kaesang Pangarep
Kendati demikian, Melky menegaskan bahwa kepastian jadwal dan rute detail kunjungan Jokowi masih bersifat dinamis. Pihaknya kini tengah menunggu instruksi dan koordinasi final dari Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep.
“Iya, tentu jadwal kunjungan itu kami menunggu arahan dari Ketum PSI,” tambah Melky.
Sebelum bertolak ke Sulawesi Utara, Jokowi sendiri dilaporkan sudah memulai rangkaian safari politiknya di Provinsi Lampung. Di Tanah Lada tersebut, Jokowi menghabiskan waktu selama tiga hari untuk menginap sekaligus melakoni serangkaian agenda, mulai dari menemui warga, menyapa relawan, hingga berkonsolidasi dengan para kader PSI setempat.
Langkah turun gunung yang dilakukan Jokowi pasca-purnatugas sebagai Presiden RI ini diharapkan mampu memperkuat posisi PSI di hati masyarakat. Selain itu, kehadiran Jokowi juga dinilai menjadi suntikan motivasi dan energi baru bagi seluruh kader dalam melakukan konsolidasi politik.
