FGD Bawaslu dan AJI Manado, Jurnalis Usulkan Hasil Pooling Media Dihentikan

Manadosiana.com, MANADO – Sabtu 31 Oktober 2015 sore, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, menggelar Forum Group Discussion dengan tema Penindakan Pelanggaran Pemilu di Media Massa.

Kegiatan yang menghadirkan Ketua Bawaslu Herwyn Malonda, Akademisi Rafli Pinasang dan Ketua AJI Manado Yoseph Ikanubun sebagai pemateri dengan dipandu Susanto Amisan berlangsung cukup dinamis.

Sebanyak 15 orang wartawan terlibat aktif dalam kegiatan FGD yang berlangsung dinamis, terkait dengan pelanggaran yang timbul di media massa pada ajang Pilkada serentak ini.

Agust Hari, jurnalis Kawanua Post mengungkapkan jika perlu ada regulasi yang kuat dari Bawaslu maupun KPU yang bekerjasama dengan Dewan Pers, untuk memperjelas apa saja yang masuk dalam ranah pelanggaran atau tidak.

Ishak Kusrant menyebutkan perlu pemahaman bersama mengenai iklan, advetorial, berita berkampanye dan lainnya, sehingga bisa diketahui apakah telah ada pelanggaran atau tidak.

Sementara, Patria Pombengi mengungkapkan pentingnya Bawaslu dan KPU Manado untuk melarang pemasangan pooling di media massa dan juga memaparkan secara transparan, lembaga survey apa saja yang berkompeten untuk mengeluarkan penelitiannya di media massa.

Hal ini dipertegas Isa Jusuf, koresponden Tempo, dimana dirinya meminta selain aturan mengenai lembaga survey yang kredibel untuk dimuat hasil penelitiannya di media massa, harus juga dipertegas lembaga survey tersebut bekerja sebagai konsultan untuk calon kepala daerah yang mana.

“Lembaga survey sekarang adalah lembaga profit. Mereka melakukan pendampingan atau jasa konsultan untuk calon. Nah, mereka ini juga harus diumumkan di media, lembaga survey dan juga pendampingan ke calon kepala daerah yang mana,” kata Jusuf.

Sementara, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda mengakui jika masih ada persoalan di tubuh Bawaslu terkait dengan beberapa aturan terutama terkait dengan media.

“Benar negara telah mengalokasikan anggaran untuk kampanye di media. Tapi, di aturannya hanya bicara mengenai iklan. Sementara untuk pemberitaan tidak ada regulasi tetap, sehingga sulit untuk dicari apakah berita itu adalah berita harian atau sudah kampanye,” kata Herwyn.

“Dan juga kita tak punya ahli yang menentukan apakah berita ini kampanye atau tidak. Makanya, kita juga butuh masukan,” kata Herwyn kembali.

(21)

Share This Post