MANADO, manadosiana.com — Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) baru saja menuntaskan salah satu agenda konstitusional terpenting mereka. Seluruh legislator yang terbagi dalam berbagai daerah pemilihan resmi menyelenggarakan Agenda Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026. Kegiatan penyerapan aspirasi yang berlangsung intensif selama empat hari, terhitung sejak tanggal 1 hingga 4 Agustus 2026 ini, melibatkan sebanyak 45 wakil rakyat yang tersebar di kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara.
Berbagai persoalan krusial berhasil dirangkum dari tatap muka bersama warga Kota Manado. Isu-isu mendasar seperti infrastruktur lingkungan, krisis penanganan sampah, persoalan keamanan, dampak pascabencana, hingga problem mendalam di sektor pendidikan serta kebangkitan ekonomi kerakyatan menjadi pokok pikiran utama yang disuarakan masyarakat dari berbagai pelosok kecamatan.
1. Royke Anter: Soroti Persoalan Sampah Bantaran Sungai, Keamanan, hingga Pungli Sekolah.
Mengawali rangkaian kegiatan resesnya, Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, menggelar dialog terbuka bersama warga Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil. Bertempat di Kantor Lurah Karame, politisi Partai Demokrat ini disambut antusias oleh deretan tokoh agama, pengurus BTM, PKK, serta ratusan warga dari Lingkungan I hingga Lingkungan VI.
Persoalan kebersihan dan kelestarian lingkungan menjadi sorotan tajam dalam tatap muka ini. Steward Andaki, seorang warga yang berdomisili di daerah bantaran sungai, mengungkapkan keprihatinannya atas ketiadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang memadai di wilayah mereka. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mengambil jalan pintas yang merusak lingkungan.
”Karena tidak ada tempat pembuangan sampah yang khusus, sebagian warga nekat dan terpaksa membuang sampah langsung ke aliran sungai. Kerinduan mendalam kami adalah adanya pengadaan sarana tempat sampah yang layak di lingkungan kami,” keluh Steward di hadapan pimpinan dewan tersebut.
Selain isu lingkungan, sektor pendidikan dan keamanan turut memanas. Mey Laya, warga Karame Lingkungan V, mengkritik keras alur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi yang dianggap makin rumit, seraya membeberkan dugaan indikasi pungutan liar (pungli) di beberapa sekolah negeri. Di sisi lain, Lurah Karame Iskandar Polontalo meminta ketegasan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menindak provokator bentrokan antarkampung (tarkam) yang sering dipicu konsumsi minuman keras (miras).
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Royke Anter menegaskan seluruh masukan akan dirangkum secara formal dalam Laporan Hasil Reses untuk ditindaklanjuti ke Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Provinsi Sulut, maupun instansi vertikal terkait.
2. Irene Golda Pinontoan: Reses Megah di Sario, Fokus Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Sementara itu, srikandi PDI Perjuangan, Irene Golda Pinontoan, menggelar pertemuan reses di Gran Puri Hotel Manado pada Senin (3/8/2026). Pertemuan ini dihadiri tak kurang dari 200 peserta yang terdiri dari jajaran pejabat Pemkot Manado, Camat Sario, para lurah, hingga elemen masyarakat sipil dan pelaku UMKM.
Dalam ruang dialog yang interaktif, masalah pekerjaan fisik yang berdampak pada kenyamanan warga mengemuka. Lurah Sario Tumpaan mendesak pemerintah memperketat pengawasan terhadap kontraktor galian utilitas di jalan-jalan protokol yang kerap meninggalkan bekas galian tanpa pemulihan kondisi jalan seperti semula.
Aspirasi lain datang dari Kepala Lingkungan I Sario Titiwungen yang mengusulkan perapihan pohon-pohon berukuran raksasa di kawasan permukiman yang berpotensi tumbang saat cuaca ekstrem. Sementara Kepala Lingkungan III mengusulkan renovasi total Kantor Kelurahan Sario yang kerap mengalami kebocoran parah saat hujan deras tiba, sehingga mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Irene berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh aspirasi ini ke meja eksekutif melalui semangat kolaborasi.
3. Jeane Laluyan: Dorong Pemberdayaan Ekonomi Ibu-Ibu dan Dukungan UMKM
Bergeser ke wilayah Kleak dan Batukota, legislator Komisi II DPRD Sulut, Jeane Laluyan, menyerap aspirasi yang didominasi oleh persoalan ekonomi kerakyatan.
Melemahnya daya beli masyarakat serta tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi keluhan utama para ibu rumah tangga di wilayah tersebut.
Warga sangat mendesak adanya perhatian berupa bantuan peralatan usaha bagi pelaku UMKM kuliner skala rumah tangga. Bantuan konkret seperti mesin adonan (mixer) dan oven sangat dibutuhkan agar kaum ibu dapat terus memutar roda perekonomian keluarga ketika sang suami kehilangan pekerjaan.
”Ibu-ibu di sini memutar otak untuk menghasilkan pendapatan keluarga. Mereka meminta DPRD menfasilitasi program bantuan yang menyentuh langsung akar rumput,” tegas Jeane seraya berjanji akan menyuarakan kebutuhan bantuan UMKM ini secara lantang dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut.
4. Royke Octavian Roring: Serap Aspirasi Fasilitas Pelayanan dan Drainase di Ranomuut
Di Kecamatan Paal Dua, Royke Octavian Roring menggelar tatap muka konstituen di Kantor Kelurahan Ranomuut pada Minggu (2/8/2026). Dalam pertemuan resmi yang dihadiri pemerintah kelurahan dan kepala lingkungan setempat, terungkap sejumlah fasilitas penunjang pelayanan publik yang amat mendesak.
Masyarakat mengusulkan pengadaan sarana tempat duduk/kursi untuk operasional Kantor Kelurahan Ranomuut serta pengadaan kursi bagi setiap lingkungan guna menunjang kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, warga Lingkungan II dan III mendesak perbaikan saluran drainase yang selalu memicu banjir saat hujan deras. Pengusulan pelebaran jalan menuju Yayasan Sekolah Kristen Imanuel di Lingkungan V juga disuarakan demi kelancaran lalu lintas sekolah.
5. Hi. Amir Liputo: Salurkan Bantuan Kemanusiaan dan Kawal Nasib Korban Kebakaran Pakowa
Aksi nyata dan sentuhan kemanusiaan diunjukkan oleh Hi. Amir Liputo, S.H. Politisi senior ini memilih menggelar Reses II di Serambi Masjid Al-Amin, Kelurahan Wanea, kawasan Pakowa–Aspol. Lokasi ini merupakan daerah yang baru saja dilanda musibah kebakaran hebat pada 28 Juli 2026 lalu.
Di hadapan ratusan warga terdampak musibah, Amir Liputo tidak hanya mendengarkan keluh kesah tetapi juga menyerahkan bantuan kemanusiaan secara langsung. Aspirasi warga yang mendesak antara lain bantuan kompor gas, tabung LPG, alat masak, perlengkapan pengungsian, bahan bangunan rumah, hingga bantuan percepatan pengurusan dokumen-dokumen penting yang hangus terbakar.
6. Yongki Limen: Garap Isu Lingkungan, Kemudahan KIP, dan Infrastruktur Tikala
Di kawasan Taas Lingkungan VI, Kelurahan Tikala, Yongki Limen menerima jajaran konstituennya pada Senin (3/8/2026) malam. Forum warga ini memunculkan usulan unik terkait pengelolaan lingkungan hidup, yakni ide penyelenggaraan lomba kebersihan lingkungan serta penataan ulang lahan pekuburan umum dengan konsep efisiensi ruang mengingat keterbatasan lahan di Kota Manado.
Di samping itu, Yongki Limen menerima masukan dari para orang tua agar persyaratan dan kriteria penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dipermudah dan diperluas sasaran penerimanya. Warga juga mendesak adanya perbaikan infrastruktur drainase yang menjadi akar masalah genangan air di pemukiman Tikala.
7. Louis Carl Schramm: Soroti Evaluasi PPDB dan Ketimpangan Sekolah Swasta
Melaksanakan agenda reses di Panti Asuhan dr. J. Lukas Manado, legislator Louis Carl Schramm menerima kritik tajam dari masyarakat terkait dampak regulasi pendidikan. Warga menyoroti adanya ketimpangan tajam antara sekolah negeri dan sekolah swasta akibat dampak sistemik pelaksanaan PPDB.
Kehadiran sejumlah pembangunan SMA Negeri baru yang lokasinya terlalu berdekatan dengan sekolah swasta eksis dinilai mematikan operasional sekolah swasta karena penurunan jumlah pendaftaran murid secara drastis. Masukan ini menjadi catatan kritis bagi dewan untuk melakukan evaluasi kebijakan tata ruang sekolah bersama Dinas Pendidikan Daerah.
8. Prof. Paula Runtuwene: Akomodasi Aspirasi Seniman, Pelsus, hingga Pendidikan Kejuruan
Srikandi dewan dari Komisi IV, Prof. Paula Runtuwene, memilih pendekatan multiperspektif dalam jaring aspirasinya. Paula merangkul berbagai elemen strategis Kota Manado, mulai dari Asosiasi Seni Tradisional Prov. Sulut, komunitas sekolah, hingga para Pelayan Khusus (Pelsus) dan Tokoh Agama.
Para seniman dan budayawan mengharapkan adanya regulasi perlindungan pelestarian budaya serta jaminan kesejahteraan pelaku seni lokal. Di sisi lain, saat berdiskusi langsung dengan guru dan siswa SMKN 7 Manado, Paula menyerap aspirasi terkait pemenuhan alat praktik modern untuk menunjang kesiapan tenaga kerja muda. Paula menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh pokok pikiran rakyat Manado ini ke meja pembahasan anggaran dan kebijakan bersama pihak eksekutif.
Muara Reses: Mengawal Pokok Pikiran Menjadi Kebijakan Nyata
Rangkaian agenda reses II yang diselesaikan oleh delapan anggota DPRD Sulut Dapil Kota Manado ini menegaskan fungsi krusial wakil rakyat sebagai penyambung lidah masyarakat. Seluruh aspirasi yang telah dirangkum—mulai dari penanganan sampah sungai Karame, perbaikan drainase Ranomuut dan Tikala, bantuan bencana Pakowa, dukungan UMKM Kleak, hingga penataan PPDB serta pelestarian budaya—akan disatukan ke dalam dokumen resmi Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD.
Masyarakat Kota Manado kini menanti realisasi konkret dari janjinya para wakil rakyat tersebut. Sinergi antara DPRD Sulawesi Utara dan Pemerintah Provinsi Sulut diharapkan mampu menerjemahkan seluruh jeritan dan harapan warga Manado ini menjadi program pembangunan yang nyata pada APBD mendatang.
