Laporan Pungli SMA-SMK di Sulut Jadi Sorotan Utama Ombudsman RI

Manadosiana.com, MANADO– Sorotan Ombudsman RI kepada Dinas Pendidikan Sulut terkait Pungutan Liar (Pungli) yang masih marak di sekolah-sekolah pemerintah, ditanggapi serius oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulut, James Karinda.

James Karinda

Kepada manadosiana.com, Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa Dinas Pendidikan harus seriusi permasalahan ini, karena tak hanya mencemarkan nama baik Sulawesi Utara, tetapi juga berdampak buruk karena ada yang terbebani.

“Dinas Pendidikan jangan lombo (lunak) menghadapi pungli. Harus tegas kepada pihak-pihak sekolah yang melakukan pungli,” ujar Karinda.

Dari penjalasan Ombudsman RI, lanjut Karinda, data pungli di Sulut sudah sangat parah dan memalukan.

“Ini yang dibeberkan oleh Ombudsman RI kepada DPRD beberapa waktu lalu. Sangat memalukan dan harus segera dihentikan,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, anggota Ombudsman Adrianus Meliala di Jakarta, membeberkan praktik Pungli di Dinas Pendidikan, saat para anggota DPRD Provinsi Sulut melakukan kunjungan kerja di kantor Ombudsman RI.

Saat itu, Meliala kepada para anggota DPRD Sulut yang langsung dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut, mengaku jika laporan ini berasal dari masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman.

“Ini bukan hanya memalukan, tapi sangat memiriskan juga. Bagaimana anak-anak kita mau pintar dan maju, mereka sudah diperhadapkan dengan pungutan-pungutan yang tak jelas dan sangat membebani. Stop pungli,” kata Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut saat bersua dengan wartawan.

Sementara, Ketua Perwakilan Ombudsman Sulut Helda Tirajoh membenarkan apa yang disampaikan oleh Ombudsman kepada DPRD Sulut.

Laporan Ombudsman pusat itu betul. Paling banyak pungli di SMA dan SMK,” bebernya.

(Feko)

Share This Post