Tak Hadir RDP, Komisi IV DPRD Manado Ancam Tutup SPBU Kombos

Suasana RDP Komisi IV DPRD Manado yang tak dihadiri pihak SPBU Kombos

Manadosiana.com, MANADO – PT Imperium dua satu expres (SPBU Kombos) tak menggubris panggilan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari Komisi IV DPRD Kota Manado, Senin (18/2/2018). Pemanggilan tersebut bermaksud mempertemukan pihak SPBU dengan karyawannya yang dipecat secara sepihak.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Manado, Apriano Ade Saerang, didampingi sekretaris, Sony Lela bersama anggota, Jonas Makawatak dan Abdul Wahid Ibrahim langsung diskors.

Menurut Saerang, percuma RDP dimulai jika pihak SPBU Kombos tidak ada satupun perwakilan yang hadir. Dirinya pun menyarankan agar pihak pelapor tidak membuat surat pengunduran diri. Alasannya, itu bakal dijadikan pihak perusahaan untuk tidak memberikan pesangon.

“Sudah pake undangan mereka tidak datang. Jadi saya skors. Sesuai tatib DPRD, kita bisa panggil sampai 3 kali. Diharapkan panggilan kedua hadir. Jika tidak kami akan turun lapangan,” kata Saerang, dihadapan Kadisnaker Manado dan pelapor yang turut hadir.

Berbeda dengan Saerang, Abdul Wahid Ibrahim mengancam agar SPBU Kombos ditutup dahulu sementara. Dirinya menilai, pihak SPBU tidak menghargai lembaga DPRD Manado.

“Kalau boleh kita rekomendasi tutup dulu.  Nanti dibuka ketika mereka datang hadir pada RDP berikutnya,” tegas Ibrahim.

Sementara, Kadisnaker Manado, Donald Supit mengatakan, selama ini Disnaker telah membantu agar ada kesepakatan dari keduanya bela pihak. Namun, pihak SPBU Kombos hanya sekali menghadiri sidang mediasi dan tidak tercapai kesepakatan.

Maka berdasarkan UU No 2, Tahun 2004, pasal 3, ayat 2, para pihak diberikan anjuran sebesar Rp. 39.617.500

Surat anjungan Disnaker Manado kepada SPBU Kombos

“Namun, kalau DPRD bisa ditemukan kesempatan bersama, maka kami Disnaker bisa melakukan perjanjian bersama,” katanya.

Disisi lain, korban yang telah bekerja selama 10 tahun menceritakan, tidak mengetahui jelas alasan dirinya sampai dipecat. Menurutnya, waktu itu (14 Maret 2019) mendapatkan laporan dari konsumen karena melecehkan uang negara.

“Saat itu pelanggan ingin bayar premium dengan uang receh, tetapi karena saya di bagian solar, sehingga saya tolak. Jadi, bukan menolak receh,” katanya sambil mengungkapkan dirinya dipecat tanpa surat SP terlebih dahulu.

(Anes Tumengkol)

Share This Post