Siapkan Berkas, Kuota CPNS 30% dan PPPK 70% di Daerah Segera Dibuka

Konsultasi Komisi I DPRD Kota Manado di Kemenpan RB

Manadosiana.com, MANADO – Kabar gembira buat para pencari kerja di setiap daerah Indonesia. Alasannya dalam waktu dekat pemerintah bakal segera membuka perekrutan CPNS tahun 2019. Hal itu berdasarkan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 no B/617/M.SM.01.00/2019.

Surat yang ditandatangani Menteri PAN-RB, Syafruddin pada 17 Mei 2019 untuk pejabat pembina kepegawaian (PPK) pusat dan daerah langsung ditanggapi komisi I DPRD Kota Manado. Berdasarkan surat tersebut, Komisi I DPRD Manado langsung melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kemenpan-RB, Rabu (29/5/2019) kemarin.

Ketua rombongan Komisi I DPRD Manado, Syarifuddin Saafa mengatakan, pengadaan CPNS terbagi dua, yaitu pusat dan daerah. Untuk daerah sendiri berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK. Termasuk jumlah PNS yang memasuki usia tahap pensiun di tahun 2019.

“Jadi berapa jumlah batas PNS pensiun menjadi dasar. Dan jumlah rasio penduduk dengan PNS seperti apa. Termasuk luas wilayah dan yang terlebih penting ketersediaan anggaran di daerah,” kata Syarifuddin Saafa kepada Manadosiana.com, Jumat (31/5/2019) sore tadi di ruangan komisi I DPRD Manado.

Sementara alokasi pegawai pemerintah daerah mendapatkan 30 persen untuk CPNS. Sedangkan alokasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK/P3K) 70 persen. Untuk itu, diprioritaskan bagi yang memenuhi kebutuhan pegawai dibidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar sehingga memberi kesempatan bagi pegawai non PNS yang saat ini masih aktif bekerja. Berbeda dengan daerah, kouta pemerintah pusat untuk CPNS 50 persen, dan P3K 50 persen juga.

“Pengadaan ASN diutamakan bagi satuan unit/kerja  yang dalam CPNS tahun 2018 tidak mendapatkan alokasi penambahan baru. Tapi ini sesuai kebutuhan daerah ada berapa? Mereka (pemerintah daerah) juga tidak mengusulkan, tidak masalah. Intinya buat peta jabatan. Selanjutnya teknisnya ada di BKD,” ujar Syarifuddin Saafa.

(Anes Tumengkol)

Share This Post