BINCANG AKADEMISI: Tidak Ada Urgensi Revisi Undang-undang Lalu Lintas

Suasana bincang akademisi terkait dengan persoalan desakan revisi undang-undang lalu lintas

Manadosiana.com, MANADO– Gejolak terkait dengan keberadaan angkutan umum daring atau online, hingga saat ini masih terus terjadi. Bahkan, akibat gejolak yang tak kunjung selesai ini, banyak pihak yang mendorong agar Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dilakukan revisi.

Kamis 17 Mei 2018, bertempat di salah satu rumah kopi di Kota Manado, Kepolisian Lalu Lintas Polres Kota Manado menggelar bincang-bincang bersama sejumlah akademisi dan para jurnalis. Dalam kesempatan tersebut, akademisi Universitas Sam Ratulangi, menyatakan jika tidak ada urgensi apapun untuk melakukan revisi terhadap undang-undang lalu lintas.

Dosen sekaligus Praktisi hukum asal Unsrat, Stefan Obadja Voges mengatakan sebuah produk hukum bisa direvisi jika memiliki kebutuhan yang sangat urgensi atau penting, sehingga melihat jika penerapan undang-undang yang lama sudah tidak lagi relevan.

“Tidak ada persoalan yang sangat besar terkait dengan kehadiran para angkutan daring ini. Bahkan, bisa dikatakan selama ini angkutan daring ini tidak menyebabkan sesuatu yang besar dan mempengaruhi banyak orang. Artinya, tidak ada sebuah desakan yang mengharuskan sebuah undang-undang direvisi,” tutur Voges.

Dosen yang juga aktif di sejumlah organisasi masyarakat ini menjelaskan, sebuah undang-undang dikatakan berhasil jika sudah 20 sampai 30 tahun, karena telah memiliki kepastian dan tersosialisasi dengan baik di masyarakat.

“Jika sebuah aturan hukum terlalu cepat dan terlalu banyak dirubah akan timbul ketidakpastian serta membuat masyarakat menjadi bingung. Khusus untuk Undang-undang lalu lintas yang dikeluarkan tahun 2009, hingga saat ini tidak ada urgensi untuk direvisi karena aturannya masih relevan,” kata Voges.

Senada diungkapkan akademisi Unsrat lainnya, Yappi Rompas. Dosen administrasi publik ini menilai jika urgensi sebuah perubahan perundang-undangan harus dilihat dari banyak aspek, termasuk aspek kebijakan publik tersebut apakah sangat berpengaruh di lapangan.

Dosen FISIP Unsrat ini mengatakan, persoalan angkutan daring atau online ini memiliki persoalan kompleks. Mulai dari persoalan Hak Asasi para pengendara, tapi juga memiliki persoalan keselamatan para pengguna jasa kendaraan angkutan online tersebut.

“Persoalan bagaimana para pengemudi ini mau mencari usaha mereka dengan uang sendiri, motor sendiri dan tenaga sendiri. Itu perlu dipikirkan. Tetapi, untuk para penumpang juga jangan dilupakan hak-hak mereka. Sebagai pengguna angkutan, maka diperlukan keamanan, keselamatan dan jaminan berupa asuransi pengguna,” kata Rompas.

Tapi, jika melihat dari sisi urgensi aturan, maka perubahan undang-undang hingga saat ini tidak relevan dilakukan, karena urgensinya terkait aturan tidak memiliki dampak yang sangat luas.

“Secara kebijakan publik, sebuah undang-undang harus ada pendorong yang besar jika ingin dirubah. Saya melihat untuk undang-undang lalu lintas ini, itu tidak diperlukan, karena hanya sebatas pada persoalan yang tidak mendasar. Sehingga untuk perubahan itu tidak mendesak,” kata Rompas.

Namun demikian, Rompas berharap ada peraturan turunan seperti peraturan menteri atau daerah, untuk dijadikan dasar para angkutan online ini beroperasi di daerah.

“Peraturan ini bisa mempertegas persoalan kuota, keberadaan di daerah dan juga keselamatan untuk para penumpang,” tutur Rompas kembali.

Sementara, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kota Manado, Komisaris Polisi Margonda Ari Tonang menyebutkan jika pihaknya tak memiliki kendala di lapangan terkait dengan penegakan aturan kepada seluruh kendaraan termasuk kendaraan angkutan online tersebut.

Menurut Margonda, pihaknya tentu bisa melakukan penindakan hukum berdasarkan undang-undang jika ada kendaraan yang memang melakukan kesalahan yang diatur.

“Persoalan apakah itu kendaraan angkutan atau kendaraan biasa, kan kalau melanggar sama saja kita tindaki,” ujar Margonda.

Namun demikian, Margonda menyebutkan ada kerancuan ketika kendaraan angkutan online dalam hal ini roda dua yakni GoJek maupun GrabBike disahkan menjadi angkutan umum.

“Indonesia akan dianggap terkebelakang, karena seluruh dunia itu tidak ada yang namanya angkutan umum beroda dua. Artinya, kita maju secara teknologi dengan embel-embel online tapi kita mundur secara aturan umum karena memperbolehkan kendaraan roda dua sebagai angkutan umum,” tutur Margonda kembali.

Sementara, petugas Lantas Aiptu Hiola menyebutkan jika persoalan kehadiran kendaraan angkutan online lebih kepada persoalan kemacetan, karena volume kendaraan yang meningkat. Namun demikian, menurut Hiola, pihaknya sudah bisa mengantisipasinya saat ini.

“Artinya untuk kemacetan kita bisa antisipasi,” tutur Hiola.

Bincang akademisi dan Satuan Lalu Lintas Polres Kota Manado ini sendiri berlangsung penuh dinamika. Rencananya, kegiatan ini akan terus berlanjut hingga ke Forum Group Discussion.

(isa)

Share This Post