DPRD Sulut Gelar Paripurna Istimewa Rekomendasi LKPJ Gubernur 2017

Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw menyerahkan hasil Rekomendasi Pansus LKPJ kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey

Manadosiana.com, MANADO– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut mengelar rapat Paripurna istimewa dalam rangka penyampaian rekomendasi keputusan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Sulut Tahun Anggaran 2017, Jumat 27 April 2018.

Rapat Paripurna Istimewa ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi Wakil ketua Stevanus Vreeke Runtu, Marthen Manoppo, Wenny Lumentut dan dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw.

Ketua Pansus LKPJ TA 2017 saat membacakan laporan hasil akhir

Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut terkait LKPJ Tahun Anggaran 2017, Ferdinand Mewengkang sebelum membacakan rekomendasi, mengapresiasi Pemerintahan yang berpegang pada RPJMD sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan karena memuat visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta tahapan pelaksanaannya selama lima tahun.

“Dengan dokumen pendukung tersebut, sehingga terciptanya good governance yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai aspirasi masyarakat. Itu telah terbukti dalam pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw yang telah sinkron sejalan dengan nawacita pembangunan bangsa,” ungkap Mewengkang.

Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, didampingi Wakil Ketua I, Stevanis Vreeke Runtu, Wakil Ketua II, Wenny Lumentut dan Ketua Pansus, Ferdinand Mewengkang, menyerahkan dokumen hasil akhir lapiran LKPJ TA 2017 kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE

Adapun rekomendasi DPRD kepada Pemprov Sulut terkait kebijakan pemerintahan umum daerah antara lain, dimintakan agar penilaian kinerja perangkat daerah harus ditingkatkan terutama bidang keuangan.

“Kebijakan anggaran yang menyentuh langsung dengan masyarakat yang belum terealisasi pada 2017 agar dapat dilanjutkan ke tahun anggaran selanjutnya,” tutur Mewengkang.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE, saat sambutan dalam Paripurna LKPJ TA 2017

Lanjut Mewengkang, DPRD memintakan untuk segera menyelesaikan perda-perda pendukung setelah terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014.

“Antara lain tentang pemerintahan daerah dimana banyak kewenangan kabupaten/kota beralih ke provinsi, antara lain, perda tentang pendidikan, pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup,” jelasnya.

Ketua Pansus LKPJ TA 2017 berjabat tangan dengan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE, usai Paripurna

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey memberikan penghargaan yang tinggi kepada DPRD Sulut yang dengan penuh kesungguhan telah mengkritisi, menanggapi bahkan memberikan masukan terhadap LKPJ yang telah disampaikan.

“Saya percaya, rekomendasi yang disampaikan telah melalui suatu kajian dan pemikiran yang mantap serta konprehensif didalamnya terbesit satu kepedulian dan tanggung jawab untuk terus memacu roda gerak pemerintahan, sehingga pembangunan dan masyarakat menjadi semakin optimal,” ujar Dondokambey.

Menjawab sejumlah rekomendasi tersebut, Dondokambey mengatakan, menjadi harapan kami bersama rekomendasi tersebut telah memenuhi rekomendasi yang objektif.

“Antara lain menyelesaikan masalah-masalah yang berorientasi tindakan nyata yang ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang dan dapat dilaksanakan dengan biaya yang memadai. Kemudian, rekomendasi yang dipahami dapat dikatakan berhasil jika kualitas penyelenggara daerah tahun akan datang semakin baik,” tutur Dondokambey.

(feko)

Share This Post