Dugaan Korupsi Dana Subsidi, E2L Bersaksi ‘Bupati Dua Periode’

Manadosiana.com, MANADO – Kasus dugaan korupsi dana subsidi penerbangan di Talaud TA 2009, Kamis (28/3/2019) kembali disidangkan di Pegadilan Negeri Manado.

Kasus yang menjerat masing masing terdakwa dalam berkas terpisah, terdakwa MR alias Rusli selaku pihak ketiga/ kontraktor , dan Dua PNS Pemkab Talaud, FCHU alias Frans dan JPP alias Jak . Kali ini JPU menghadirkan mantan Bupati Talaud E2L alias Elly yang diperiksa sebagai saksi.

Adapun fakta persidangan yang terungkap, E2L selaku Bupati Talaud pada masa itu, telah menginstruksikan kepada terdakwa Frans (eks Sekda Talaud) dan terdakwa Jak (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Aero Support International (ASI), terkait jasa penerbangan Manado-Melonguane dan Melonguane-Manado.

“Klien kami hanya mengikuti instruksi dan perintah bupati saja. Ada beberapa nama yang disebut seharusnya turut terlibat. Dalam jenjang disposisi,” ungkap Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Jack dan Frans, Janes Palilingan dan rekan ,usai persidangan lalu.

Lanjutnya, terdakwa Jack sendiri kala itu, sedang study , dan terdakwa Frans kemudian diperintahkan agar melakukan somasi terhadap perusahaan PT ASI, dan sudah dilakukannya. Hal itu juga telah diakui oleh saksi Elly.

Patut diketahui, aksi penyelewengan uang negara miliaran rupiah ini, menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), semua berawal ketika Pemkab Talaud mendengar informasi PT Merpati bakal menghentikan penerbangan rute Melonguane-Manado dan Manado-Melonguane.

Guna mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Talaud yang masa itu dipimpin E2L kemudian mengambil kebijakan menjalin kerja sama dengan PT ASI tanggal 20 Oktober 2009, dengan jangka waktu 1 tahun. Dimana, dalam surat perjanjian kerja sama tersebut terdakwa Frans dan terdakwa JAK telah bertanda tangan.

Selain itu, keduanya ikut diseret ke ranah hukum, karena dituding tidak melakukan audit dan nekad melakukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) secara bertahap.

Lain halnya dengan terdakwa Rusli, dijerat hukum karena telah menerima uang Rp700 juta dan Rp300 juta, tanpa memberikan laporan pertanggungjawaban dana kepada Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006.

Parahnya lagi, terdakwa Rusli justru mengabaikan begitu saja perjanjian kerja sama untuk menyediakan pesawat rute penerbangan Melonguane-Manado dan Manado-Melonguane.

Akibat perbuatan terdakwa Rusli itu, terdakwa Frans dan Jak pun ikut terseret, karena dianggap sebagai pemicu atas kerugian negara sebesar Rp1 miliar, seperti yang diaudit dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 08.B/LHP/XIX.MND/2011 tanggal 13 Mei 2011.

Dan dalam perkara ini, JPU telah mendakwa bersalah ketiganya dengan pasal sama, yakni bersandar pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sisi lainnya, ada hal menarik disaat menjawab pertanyaan Ketua Majelis hakim yang mengadili perkara, Lukman Bahmid SH MH , JPU dan Tim PH terdakwa, terkait jabatan saksi selaku Bupati, dengan tegas Elly menjawab , menjabat sebagai bupati selama dua periode, “Saya bupati selama dua periode,” ucap Janes menirukan kembali apa yang dikatakan saksi dalam persidangan, Kamis (28/3/2019).

Sekedar diinformasikan, Elly sendiri pernah dilantik sebagai Bupati Talaud di tahun 2004-2009 dan 2009-2014. Dan Elly belum pernah menjabat sebagai bupati selama dua kali masa jabatan. Periode terakhir, Elly hanya menjabat selama 2 tahun 1 bulan saja.

Share This Post